E-Techno, 17 September 2023
Para mahasiswa baru Institut Teknologi PLN (ITPLN) yang berjumlah 1.714 orang berjanji akan turut memerangi korupsi. Janji itu disampaikan di depan Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi dan Rektor ITPLN Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa Mulyana K, MT beserta para Wakil Rektor pada Selasa 12 September 2023 di kampus ITPLN Duri Kosambi Jakarta. Saat itu Amien memberikan materi “Budaya Anti Korupsi Demi Masa Depan Negeri” di acara Pekan Penerimaan Mahasiswa Baru (KARISMA) ITPLN 2023.
Amien menyampaikan bahwa korupsi itu ibarat hewan keledai, selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama. Artinya sejak tahun 1955 hingga sekarang ini dari zaman orde lama, orde baru, bahkan hingga orde reformasi ini korupsi di Indonesia tidak pernah hilang. Untuk itu, dia mengingatkan para mahasiswa baru ITPLN agar jangan menjadi seperti hewan keledai juga, yang selalu mengulang kesalahan yang sama yakni korupsi.
“Dari tahun 1955 bangsa Indonesia mencoba untuk memberantas korupsi. Kalau menurut saya korupsinya masih banyak, di segala sektor dan di segala level. Jadi butuh bantuan Anda (mahasiswa) untuk ikut memerangi korupsi,” tuturnya.
Amien juga melakukan survey ke para peserta KARISMA tentang jenis korupsi apa yang paling banyak terjadi di sekitar kita. Ternyata paling banyak peserta menjawab soal suap menyuap. Amien membenarkan bahwa hal itu juga terjadi di tempat lain.
Jenis korupsi yang paling marak adalah suap menyuap. ”Karena itu penangananya harus tepat. Dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran dari cara kita menangani Pandemi Covid. Ada Pandemi Covid, dilakukan vaksinasi covid maka Alhamdulillah, pandemi berlalu. Coba kalau kemarin vaksinasinya diberikan vaksin cacar atau yang lain. Tentu pandemi tidak akan teratasi. Namun karena diberikan vaksinasi covid maka pandemi bisa kita atasi” kata Amien.
Karena itu Amien mengajak generasi muda untuk ikut memikirkan, terlibat dan mengatasi korupsi khususnya suap menyuap.
Amien juga menyampaikan tentang budaya 4 No yang sudah diterapkan dengan baik di PLN yaitu No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality.
No Bribery, artinya tidak boleh atau menghindari, dan menolak segala bentuk suap menyuap, sogok maupun, pemerasan.
No Kickback, artinya tidak boleh meminta komisi, atau meminta tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan bentuk lainnya.
No Gift, yakni menolak permintaan atau pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, No Luxurious Hospitality, yakni hindari atau menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan.
“Ikuti 4 No ini (prinsip anti suap/korupsi), otomatis mindset Anda (mahasiswa ITPLN) anti suap. Dan otomatis Anda juga ikut dalam pencegahan suap,” kata Amien menambahkan.
Hal tersebut tertuang dalam aturan SNI ISO 27002:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Dirinya mengungkapkan strategi dalam pemberantasan suap, salah satunya yakni hindari 4 No, memberikan pelatihan-pelatihan kepada semua personel perusahaan yang isinya bahwa harus mentaati prinsip empat (4) No tersebut. Selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan kepada semua vendor/perusahaan rekanan yang isinya bahwa harus mentaati prinsip tersebut.
Kemudian yakni melakukan perbaikan sistem seperti implementasi ISO 37002-2016 yang mana termasuk Whistleblower System, Pakta Integritas, pengelolaan gratifikasi.
Selanjutnya yaitu melakukan monitoring secara digital atas bantuan Artificial Intelegence.
Juga melakukan tindakan represif yaitu melaksanakan OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan oleh penegak hukum, juga melakukan investasi forensik untuk menemukan adanya suap di dalam atau oleh perusahaan. Juga memberikan sanksi keras (berat) kepada yang melanggar tersebut, serta memberlakukan kebijakan right to audit terhadap vendor/rekanan perusahaan.
Peserta Antusias
Pada sesi tanya jawab ternyata peminat yang ingin bertanya cukup banyak. Topik yang sangat menarik. Salah satu yang ditanyakan peserta adalah hukuman bagi para koruptor semakin diringankan bukan memberatkan?
Amien menyampaikan, hukuman tersebut diputuskan oleh Hakim di pengadilan. Sebelum diputuskan dilakukan penyidikan terlebih dahulu dan dituntut oleh Jaksa dan kemudian diputuskan oleh Hakim.
“Hakim mengambil keputusan itu berdasarkan undang-undang. Namun pada kenyataannya pada saat penyidikan ada bukti terhadap koruptor itu tidak meyakinkan,” ungkap Amien menjawab pertanyaan mahasiswa.
Selanjutnya, mahasiswa lainnya menanyakan “Bagaimana kalau kita mengetahui ada yang melakukan suap tetapi saat itu kita tidak memiliki power apa-apa pak?”. Amien menyampaikan “Yang pertama, laporkan lewat Whistleblowing -nya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di website KPK namanya KWS (KPK Whistle System). Bisa menggunakan email dan entry internet juga bisa. Mungkin KPK tidak langsung menindak lanjuti, tetapi masuk ke dalam data dan paling tidak KPK memiliki catatan bahwa di perusahaan tersebut melakukan tindak korupsi,” tutur Amien.
Salah satu peserta dari Prodi Teknik Informatika ITPLN Sesar Albari menanyakan, “Saya sedikit tidak setuju dengan kata meminimalkan atau mengurangi tetapi saya setuju dengan kata memaksimalkan. Sebelumnya saya pernah membaca negara-negara maju seperti China, Arab Saudi, Uni Emirates Arab, dan Qatar mereka sangat menindak tegas korupsi dengan memberikan hukuman mati. Kenapa Indonesia tidak melakukan hukuman seperti itu dan menyalahgunakan HAM?”.
Amien menyampaikan “Yang pertama, saya punya pemikiran yang sama bahwa koruptor itu harus dihukum mati, tetapi sering kali bukti di pengadilannya kurang meyakinkan yang membuat hakim ragu dengan korupsi asli atau hanya dibuat-buat. Koruptor besar kadang-kadang bisa lepas karena penegak hukumnya disuap, per hari ini di dalam penjara ada lebih dari 300 orang yang sudah dijatuhi hukuman mati tetapi tidak dihukum mati. Karena banyak faktor,” jawab Amien.
Diakhir, dirinya berpesan kepada para mahasiswa baru ITPLN.
“Saya catat, hari ini, jam ini, menit ini, bahwa kalian semua berjanji ke depan untuk tidak terlibat suap menyuap. Setuju,” tanya Amien. Sontak seluruh mahasiswa IT PLN menjawab”Setuju.!”.
