DPR RI Soroti Pengelolaan Pendidikan Vokasi

E-Techno. Panitia kerja (Panja) Komisi X DPR RI yang diketui oleh Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST., M.I.Pol., akhir Januari 2023 lalu, mengadakan Rapat Dengar Pendapatan Umum (RDPU) dengan Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sejumlah perguruan BUMN yang hadir adalah Institut Teknologi PLN, Universitas Pertamina, STIE Bank BPD Jateng, dan Politeknik Perkeretaapian Indonesia.

RDPU yang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube tersebut menyoroti pelaksanaan pendidikan vokasi di perguruan tinggi saat ini, khususnya yang berada
di bawah yayasan pendidikan atau penyelenggara perguruan tinggi swasta BUMN. Ketua Panja, Dede Yusuf mengatakan bahwa Panja Perguruan Tinggi saat ini sedang menelaah isu-isu pelaksanaan perguruan tinggi di antaranya adalah cost oriented,
kesempatan bagi seluruh pelajar di Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan tinggi karena jumlahnya hanya mencapai 14%, relevansi dengan yang diajarkan, link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, cost related, PTN BH dan PTN BLU. Dalam hal ini, Dede menanyakan apakah ada perbedaan antara pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dengan Kementerian atau
Lembaga lainnya. Selain itu, apakah perguruan tinggi melaksanakan program MBKM

Tanggapan Perguruan Tinggi

Menanggapi pertanyaan tersebut, Rektor Institut Teknologi PLN (IT PLN) Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa MK, M.T. mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan maupun tantangan ke depan yang bakal dihadapi pada bidang energi yaitu revolusi 4.0 dan
transisi energi menuju net zero emission, ITPLN telah mewajibkan setiap mahasiswa mendapat pengetahuan mengenai technopreunership, energi dan lingkungan serta digitalisasi. Selain itu, setiap lulusan ITPLN tidak hanya mendapatkan ijazah tetapi juga dibekali dengan sertifikat kompetensi Bahasa Inggris, aplikasi office dari
Microsoft office specialist maupun sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang ditempuhnya.

Untuk pendanaan, ITPLN mendapatkan income dari mahasiswa maupun lembaga-lembaga yang dibentuk dalam organisasi ITPLN yaitu Lembaga Terapan dan Bagian Usaha dan Inkubator Bisnis. Dalam kesempatan RDPU ini, Iwa juga menyampaikan harapan agar DPR dapat mendorong PTS yang bergabung dalam aperti BUMN untuk
memiliki infrastruktur dan aset yang cukup sehingga dapat melakukan pengembangan lebih leluasa.

Sebelumnya, Iwa menjelaskan awal berdirinya ITPLN pada tahun 1998 dengan nama Sekolah Tinggi Teknik PLN (STTPLN) dan memiliki 7 program studi. “STTPLN didirikan untuk memenuhi SDM yang siap latih. Kemudian pada tahun 2020, STTPLN berubah bentuk menjadi ITPLN dengan 13 prodi baik dari jenjang Diploma III, sarjana
maupun magister dan telah menghasilkan lulusan 3,3% yang bekerja di LSM, bekerja di instansi pemerintahan 5,3%, sebagai pegawai swasta 6,34%, berwirausaha 6,32%, bekerja di PT.PLN 18,2% dan bekerja di BUMN selain PT. PLN sebanyak 17,49%,” urainya. Lebih lanjut dijelaskan, Prodi yang tersedia di ITPLN saat ini telah mengakomodir kebutuhan PT. PLN maupun bidang ketenagalistrikan ataupun yang relevan dengan bidang industri.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Universitas Pertamina Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir, M.S. menyampaikan harapannya kepada DPR RI agar mendukung PTS-PTS untuk menyusun regulasi mengenai kebutuhan perguruan tinggi seperti infrastruktur, asset, kelas dan sebagainya agar tercapai lulusan yang berkualitas sehingga ke depannya tidak menjadi beban mahasiswa.

Tak berbeda jauh dengan Universitas Pertamina, Ketua STIE Bank BPD Jateng, Dr. Taufik Hidayat, SE., MSi, CRBC menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh STIE saat ini adalah aktifitas-aktifitas perbankan yang belum dapat diakomodir oleh STIE, baik
dari segi kurikulum maupun dari SDM seperti tenaga treasury yang sangat jarang, karena untuk menghasilkan tenaga treasury dibutuhkan infrastruktur yang sangat mahal seperti Laboratorium Bloomberg.

“Saat ini juga perbankan banyak beralih ke digitalisasi seperti teknologi artificial intelligence dan pengganti teller. Sehingga STIE perlu melakukan perubahan kurikulum serta laboratorium-laboratorium yang telah tersedia untuk mencetak teller tidak lagi dapat digunakan,” papar Taufik.

Berbeda dengan PTS BUMN, Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) merupakan salah satu PTN Vokasi yang berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). PPI berdiri 2014, memiliki 639 Taruna yang terbagi menjadi 2 program yaitu program pola pembibitan (polbit) dan program mandiri atau umum. Taruna lulusan dari program pola pembibitan akan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di bawah Kemenhub karena merupakan program kedinasan, sedangkan taruna lulusan yang berasal dari program mandiri nantinya akan mengisi ruang kosong di dunia industri dan operator.

Tantangan yang dihadapi oleh PPI secara singkat dijelaskan oleh Yuwono, yaitu kesiapan sarana dan prasaran khususnya alat praktek, penggunaan teknologi informasi terkait perkembangan teknologi yang sangat cepat dan penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut.

Tanggapan DPR

Anggota Panja Dr. Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc dan Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si menanyakan perihal kepemilikan asset yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang hadir, pemberian beasiswa baik kepada mahasiswa maupun SDM, sumber pendapatan, keberadaan PTS Internasional akankah menjadi hambatan atau tantangan, kesiapan perguruan tinggi untuk menghadapi perkembangan teknologi serta pengembangan soft skill mahasiswa dan lulusan dalam menunjang keberhasilan lulusan

Rektor ITPLN menjelaskan bahwa asset yang digunakan saat ini merupakan milik PT. PLN dan ITPLN menggunakan fasilitas tersebut dengan sistem sewa pakai, beasiswa yang tersedia di antaranya beasiswa aperti BUMN, beasiswa YPK PLN, beasiswa dari PT. PLN, beasiswa dari pemerintah seperti KIP dan sebagainya.

“ITPLN adalah perguruan tinggi akademik dengan basic engineering yang memiliki proporsi pembelajaran 70% teori dan 30% praktek tetap membutuhkan hardware karena dalam dunia kerja, hal tersebut tetap menjadi kebutuhan utama meskipun tidak menutup mata akan perkembangan teknologi dan saat ini ITPLN sedang
menyiapkan dan mengembangkan Laboratorium Virtual Reality untuk menghadapi tantangan teknologi di depan,” papar Iwa

Seperti halnya ITPLN, Rektor UPer menjelaskan bahwa asset yang digunakan UPer saat ini merupakan sewa pakai milik PT. Pertamina, dan saat ini UPer belum menerima subsidi dari PT. Pertamina. UPer memiliki visi terkait income generating dengan menyeimbangkan 3 komponen yaitu mahasiswa, linked dengan industri dan
penelitian. Jika 3 komponen tersebut dapat seimbang, biaya pendidikan diharapkan ke depannya,menjadi lebih ringan. Beasiswa diberikan kepada pelajar yang pintar dan juara kelas, Beasiswa dari PT Pertamina untuk masyarakat dari daerah operasional dan daerah tertinggal untuk kuliah di UPer. Terhadap kesiapan teknologi,
UPer memiliki innovation center yang bertujuan untuk membuat alat-alat untuk kompetensi, alat-alat untuk praktikum dan sumbangan dari berbagai perusahaan yang merupakan partner PT. Pertamina. (red/ed.Diah)