Peralihan Kendaraan Dinas Berbahan Bakar Listrik Dilakukan Secara Bertahap

E-Techno. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022. Inpres tersebut berisi tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai menjadi kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Instruksi ini dikeluarkan dan mulai ber laku pada tanggal 13 September 2022. Tujuannya untuk percepatan pelaksanaanprogram penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan, pemerintah sekarang masih memproses berbagai persiapan untuk mengganti kendaraan dinas konvensional menjadi kendaraan listrik.

“Prinsipnya kita ingin maju satu langkah ke depan dengan mengganti kendaraan
listrik. Tapi ini masih dalam pembahasan,” kata Encep dalam Taklimat Media secara
daring, Jakarta, Jumlat (16/9). Encep menjelaskan mengganti kendaraan dinas menjadi kendaraan listrik tidak mudah. Pemerintah harus menyusun Standar Barang
Sesuai Kebutuhan (SBSK) sebagai rujukan penggunaan jenis kendaraan listrik yang
akan digunakan. “Ini masih pembahasan karena harus end to end, tidak bisa main
ganti,” kata Encep.

Standar Mesin Kendaraan
Biasanya, kata Encep, penggunaan kendaraan dinas pejabat menggunakan
standar mesin kendaraan. Misalnya untuk pejabat negara mobil yang digunakan berkapasitas mesin tinggi. “Kalau pejabat tertentu kan 3.000 cc, semakin tinggi CC nya, kan semakin mewah. Nah kalau kendaraan listrik ini standarnya apa, kan ini yang harus dipikirkan,” katan Encep.

Untuk itu, saat ini pemerintah sedang menyusun formula yang tepat untuk penggantian kendaraan dinas dengan kendaraan berbasis listrik. “Kami akan
buat standar barangnya. Kalau pejabat ini mobilnya ini, dan seterusnya,” kata dia. “Jadi kita akan buat standarnya buat mobil dinas kendaraan listrik pejabat,” sambungnya

Dilakukan Secara Bertahap

Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menambahkan,
penggantian kendaraan listrik ini akan dilakukan secara bertahap. “Pada akhirnya
semua akan dilakukan bertahap,” kata dia dalam kesempatan yang sama. Penggantian akan dilakukan berdasarkan usia kendaraan yang akan diganti. Hal ini tentunya akan berdasarkan pada SBSK yang sedang disusun. “Akan dilakukan bertahap sesuai dengan usia kendaraanya juga dan kita sedang menyusun SBBKnya,” kata dia mengakhiri.

Sementara itu PT PLN (Persero) siap memberikan pasokan listrik andal dan juga
mengoptimalkan infrastruktur kendaraan listrik dalam mendukung arahan Presiden
yang menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo sebagaimana dikutip dari siaran pers PLN, menjelaskan, saat ini PLN sudah menyiapkan infrastruktur dan layanan pendukung untuk menjawab kebutuhan pengguna kendaraan listrik.

“Arahan dari Pak Presiden adalah mengubah dari energi impor menjadi domestik,
dari energi mahal menjadi murah, dan energi yang emisi karbonnya tinggi menjadi energi emisi karbon rendah. Untuk itu, kami di PLN siap mendukung arahan Presiden terkait penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah,” tegas Darmawan. (diolah dari berbagai sumber)