GSEN menjadi solusi untuk tantangan ketahanan dan kemandirian energi

Kementerian ESDM telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) yang diharapkan mampu membuahkan solusi untuk tantangan ketahanan dan kemandirian energi nasional dan menjadi jawaban tantangan yang saat ini dihadapi antara lain keterbatasan pengembangan EBT dan tuntutan pembangunan infrastruktur yang lebih massif dan tepat guna.
Pada GSEN, telah dipetakan rencana untuk untuk menambah kapasitas pembangkit EBT sebesar 38 GW sampai tahun 2035 melalui upaya percepatan substitusi energi primer/final, konversi energi primer fosil, penambahan kapasitas EBT dan pemanfaatan EBT non listrik/non BBN. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah memprioritaskan pengembangan energi surya karena biaya investasi yang rendah dan waktu implementasi yang singkat.
Menteri Arifin juga menegaskan kembali target transformasi energi menuju Net Zero Emission (NZE) yang menjadi komitmen bersama untuk dicapai paling lambat pada tahun 2060. Untuk mencapainya, antara lain dilakukan dengan pengembangan EBT secara massif, pengurangan pemanfaatan energi fosil, pemanfaatan teknologi CCS/CCUS dan pemanfaatan kendaraan listrik.
Dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi, diperlukan dukungan dari berbagai pihak atau stakeholder yang dananya bersumber dari investasi swasta maupun APBN. Partisipasi swasta diharapkan untuk melaksanakan pengelolaan, penyediaan dan pendistribusian energi di NKRI bersama BUMN maupun kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Tantangan dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral ke depan semakin kompleks, sehingga keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan sesuai semangat “Energi Tumbuh Energi Tangguh’,” tambah Menteri Arifin.

Arifin mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah yaitu sekitar 3.000 GW. Potensi panas bumi sendiri sebesar 24 GW. Selama 5 tahun terakhir, Pembangkit EBT terus mengalami peningkatan, saat ini kapasitas pembangkit EBT sebesar 12 GW, dan panas bumi menyumbang sekitar 2,2 GW.
“Potensi EBT akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mempercepat transisi energi. Pada tahun 2060 kapasitas pembangkit EBT ditargetkan sebesar 700 GW yang berasal dari solar, hidro, bayu, bioenergi, laut, panasbumi, termasuk hidrogen dan nuklir. Pembangkit panas bumi diperkirakan akan mencapai 22 GW yang didorong dengan pengembangan skema bisnis baru, inovasi teknologi yang kompetitif dan terjangkau, antara lain deep drilling geothermal development, enhanced geothermal system, dan offshore geothermal development,” jelas Arifin yang kami kutip dari siaran pers Kementerian ESDM.
Arifin juga menerangkan, untuk mempercepat dan memperbesar pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energ, Pemerintah memberlakukan kembali tarif uap panas bumi dan tenaga listrik dan mengusulkan kemudahan proses perizinan penggunaan lahan di hutan konservasi, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan.
Senada dengan Menteri ESDM, Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi juga mengatakan bahwa panas bumi dapat menjadi sumber energi alternatif yang bersih dan dapat dijadikan sebagai sumber energi transisi.
“Panas bumi adalah sumber energi bersih, andal dan berkelanjutan yang jika dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu solusi penting dalam transisi energi nasional guna mendukung ketahanan energi dimasa mendatang,” ujar Prijandaru.
“API akan terus menyuarakan energi panas bumi sebagai sumber energi utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan nasional demi terwujudnya kemandirian energi nasional serta sekaligus berkontribusi pada komitmen kita di konvensi Paris agreement yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016,” lanjut Prijandaru.

Prijandaru menegaskan, API berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi sebagai mana yang sudah tercatat dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yakni sebesar 7,2 GW pada tahun 2025 dan tahun 2030 sebesar 10 GW dan 17 GW di tahun 2050.
“Pencapaian pamanfaatan panas bumi sesuai target di RUEN tidak mudah karena itu diperlukan kerja keras dan program akselerasi yang konkret dan realistis. Berkaitan dengan itu API akan membantu pencapaian target tersebut namun kami membutuhkan dukungan penuh Pemerintah agar permasalah dan tantangan yang ada saat ini dapat segera diselesaikan,” imbuh Prijandaru. (dari berbagai sumber)